Utang Pemerintah Tidak Semuanya Digunakan Untuk Infrastruktur

Ekonomi

Ekonom Faisal Basri menyebut utang yang ditarik pemerintah selama ini tidak seluruhnya digunakan untuk belanja infrastruktur. Total utang pemerintah pada Februari 2018 sudah mencapai Rp4.034,8 triliun.

Ia merinci, peningkatan utang pemerintah banyak digunakan untuk belanja barang dan pegawai. Periode 2014-2017, belanja barang pemerintah meningkat sampai 58 persen, sedangkan belanja modal pemerintah hanya tumbuh sebesar 36 persen.

“Jadi, tidak benar utang itu untuk infrastruktur. Peningkatan utang itu banyak untuk belanja barang yang sepanjang 2014-2017 tumbuhnya 58 persen. Sementara, belanja modal naiknya cuma 36 persen,” ujarnya dalam diskusi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) di Gedung Rektorat UI.

Hal itu juga terlihat dari cara pemerintah dalam membangun infrastruktur. Menurut Faisal, pemerintah menugaskan pembangunan infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMN tersebut kemudian mencari dana sendiri untuk pembiayaannya dan pemerintah bantu memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN tersebut dengan jumlah yang sangat kecil.

Ambil contoh, pembangunan kereta rel ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek) yang ditugaskan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI, serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Dana yang dibutuhkan untuk membangun LRT Jabodebek sebanyak Rp31 triliun, namun pemerintah memberikan PMN sebesar Rp7,6 triliun.

“Pembiayaan infrastruktur proyek besar banyak oleh BUMN kok. Misalnya LRT, high speed train, jalan tol, semuanya penugasan jadi non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada sih APBN melalui PMN,” kata Faisal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati malah menilai pembiayaan infrastruktur melalui utang tidak terlihat selama ini.

Pasalnya, BUMN karya yang ditugaskan untuk membangun infrastruktur justru mencari pendanaan sendiri melalui pinjaman perbankan hingga menerbitkan obligasi.

“Sebenarnya, bahwa infrastruktur banyak dibangun iya, tapi apakah dananya dari APBN, malah BUMN berutang dengan bunga komersial di atas enam persen,” tearng Enny.

Di sisi lain, Direktur Strategi dan Portofolio Hutang Kementerian Keuangan Scheneider Siahaan menambahkan alasan pemerintah berutang adalah untuk belanja prioritas yang tidak bisa ditunda.

“Utang diperlukan untuk belanja prioritas yang tidak bisa ditunda, penundaan belanja tersebut justru akan menambahkan biaya yang besar di masa depan,” pungkasnya.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi
Dwelling Time Pelabuhan Indonesia Melebihi Batas Waktu Yang Ditetapkan Jokowi

Pemerintah mencatat rata-rata dwelling time atau waktu bongkar kontainer hingga keluar dari kawasan pelabuhan per Maret 2018 selama 3,45 hari. Angka itu melewati batas yang ditetapkan pemerintah, yakni maksimal tiga hari. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merinci dwelling time di Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Perak selama 3,73 hari, Pelabuhan …

Ekonomi
Tarif Truk Di Pangkas Yang Melintasi 39 Ruas Tol

Pemerintah akan memangkas tarif jalan tol bagi kendaraan jenis truk yang melintasi 39 ruas jalan tol. Rencananya, tarif yang lebih murah untuk mendorong kegiatan logistik itu akan berlaku mulai pertengahan April ini. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebanyak 39 ruas tol yang tarifnya turun tersebar dari …